Politik: Tidak Ada Musuh Abadi, Kepentingan yang Abadi, dan Dinamika Perebutan Kekuasaan

Dalam dunia politik terdapat sebuah ungkapan yang sangat populer, yaitu "tidak ada kawan yang abadi dan tidak ada musuh yang abadi, yang abadi adalah kepentingan." Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa hubungan politik dapat berubah sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapai. Lawan politik hari ini bisa menjadi sekutu pada pemilu berikutnya, sementara sekutu hari ini dapat menjadi lawan pada masa mendatang.

Prinsip tersebut dikenal sebagai politik kepentingan atau politik pragmatis. Dalam praktik demokrasi, perubahan koalisi bukanlah sesuatu yang luar biasa. Partai politik maupun tokoh politik dapat membangun kerja sama baru demi memperoleh dukungan yang lebih luas, menjaga stabilitas pemerintahan, atau meningkatkan peluang memenangkan kontestasi berikutnya.

Fenomena ini sering menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Jika sebelumnya dua tokoh saling bersaing keras memperebutkan jabatan, mengapa setelah masa kekuasaan hampir berakhir mereka justru bergabung dan mencalonkan diri bersama sebagai ketua dan wakil ketua?

Dalam ilmu politik, kondisi tersebut umumnya disebut sebagai koalisi politik atau realignment politik, yaitu penataan ulang kekuatan politik berdasarkan kepentingan dan strategi baru. Selama dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan organisasi maupun hukum yang berlaku, perubahan koalisi merupakan bagian yang wajar dalam demokrasi.

Namun demikian, perubahan koalisi tidak boleh langsung disamakan dengan istilah "musuh dalam selimut. Istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Musuh dalam selimut menggambarkan seseorang yang tampak sebagai teman atau sekutu, tetapi diam-diam merugikan, mengkhianati, atau bekerja untuk kepentingan pihak lain tanpa diketahui oleh pihak yang mempercayainya.

Pengkhianatan Memang Pernah Terjadi

Sejarah membuktikan bahwa pengkhianatan dalam politik memang pernah terjadi. Dalam berbagai negara dan organisasi, terdapat tokoh-tokoh yang membocorkan rahasia, melanggar komitmen, membangun intrik dari dalam, atau membantu menjatuhkan pemimpin yang sebelumnya mereka dukung.

Salah satu contoh sejarah yang paling terkenal adalah pembunuhan Julius Caesar yang melibatkan Marcus Junius Brutus, sosok yang dikenal sebagai orang dekatnyan. Peristiwa tersebut hingga kini sering dijadikan simbol pengkhianatan dalam dunia politik .

Namun, penting dipahami bahwa tidak semua perpindahan dukungan atau perubahan koalisi dapat disebut sebagai pengkhianatan ). Penilaian tersebut harus didasarkan pada fakta, bukti, dan cara tindakan itu dilakukan .

Ketika Ketua dan Wakil Berada dalam Satu Kepemimpinan

Dalam organisasi maupun pemerintahan, ketua dan wakil ketua memiliki kedudukan yang berbeda tetapi saling melengkapi. Umumnya, apabila ketua berhalangan tetap atau tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku, maka wakil berhak menggantikan posisinya .

Keinginan seorang wakil untuk suatu hari menjadi ketua bukanlah sesuatu yang salah. Ambisi politik merupakan hal yang lazim selama diwujudkan melalui mekanisme yang sah, terbuka, dan sesuai aturan organisasi.

Yang menjadi persoalan adalah apabila seorang wakil sengaja membangun intrik, menyebarkan fitnah, menghasut anggota, atau secara diam-diam menjatuhkan ketuanya demi mempercepat jalan menuju kekuasaan. Tindakan seperti inilah yang dalam pandangan banyak orang dapat dikategorikan sebagai bentuk pengkhianatan.

Sebaliknya, apabila wakil mencalonkan diri menjadi ketua pada periode berikutnya melalui proses pemilihan yang jujur dan demokratis, maka hal tersebut merupakan bagian dari kompetisi politik yang sehat.

Antara Ambisi dan Etika Politik

Politik tidak hanya berbicara mengenai perebutan jabatan, tetapi juga mengenai etika, kepercayaan, dan integritas. Ambisi menjadi pemimpin merupakan hak setiap orang, tetapi cara mencapainya akan menentukan bagaimana masyarakat menilai seorang politisi.

Dalam praktik politik modern, masyarakat semakin kritis dalam menilai apakah perubahan koalisi benar-benar dilakukan demi kepentingan rakyat atau sekadar demi mempertahankan kekuasaan. Transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan menjadi ukuran penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

Pada akhirnya, politik akan selalu dipenuhi dengan dinamika. Sekutu dapat berubah menjadi lawan, sementara lawan dapat berubah menjadi sekutu. Namun yang paling penting bukanlah siapa yang bergabung dengan siapa, melainkan apakah setiap langkah politik dilakukan secara jujur, sesuai aturan, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

© 2026 DA-SHOP NEWS. All Rights Reserved.